Pengamanan dan Pengawalan Penanaman Tanaman Komoditi Teh dan Kekayuan di Pangalengan
Pada hari Selasa, 16 Desember 2025, Satpol PP Kabupaten Bandung melaksanakan pengamanan dan pengawalan kegiatan penanaman tanaman komoditi teh dan tanaman kekayuan di wilayah Pangalengan.
Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, dilaksanakan di Kebun Malabar Afdeling Kertamanah (Mess Cinyiruan) PTPN 1 Regional 2, Kecamatan Pangalengan. Acara turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Anggota Komisi IV DPR RI Dadang Naser, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, jajaran PTPN VIII, Perhutani, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam pemulihan fungsi ekologis kawasan hulu Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung menyampaikan bahwa bersama PTPN akan dilakukan pemetaan kawasan perkebunan untuk mengembalikan fungsi lahan menjadi tanaman keras secara terencana. Pembagian peran dan pembiayaan akan dilakukan antara APBD Provinsi dan PTPN untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta keseimbangan sosial ekonomi.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap alih fungsi lahan akan dilakukan mulai Januari 2026, termasuk pada kawasan eksisting yang dikelola PTPN. “Evaluasi ini disertai percepatan penataan Hak Guna Usaha untuk memperkuat pengendalian kawasan, dengan tetap memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perubahan pola pengelolaan lahan lereng guna menekan risiko bencana hidrometeorologi. Kawasan yang mengalami degradasi harus dikembalikan pada fungsi vegetasi tahunan melalui penanaman tanaman keras dan penerapan perkebunan berkelanjutan, sambil memastikan masyarakat tetap memperoleh sumber penghidupan. “Penanaman ini tidak boleh berhenti di satu titik. Semua harus berubah, namun warga tidak boleh dirugikan dan justru dilibatkan dalam kegiatan penghijauan,” ujarnya.
Satpol PP Kabupaten Bandung memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mendukung keberlangsungan program pemulihan lingkungan dan pengendalian bencana hidrometeorologi.
SALAM PRAJA WIBAWA
